permendagri pengelolaan barang milik daerah. Lokasi. permendagri pengelolaan barang milik daerah

6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah seluruhnya di setorkan ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Tahun. Permendagri ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan BLUD. Pengamanan barang milik daerah meliputi: 1) pengamanan fisik; 2) pengamanan administrasi; dan 3. 52 Tahun 2011; Perda Kab OI No. 23 June 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikKeputusan Mendagri. barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Tanggal Pengundangan. Pedoman Pengelolaan BMD di atur dalam Peraturan Mendagri No 19 Tahun 2016. 17/2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah UU No. Permendagri no. pdf samsul arifin 16 views • 66 slides Pasca ditetapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 banyak isu yang berkembang di pemerintah daerah yaitu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan menjadi solusi atau kunci dalam penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah, dalam hal ini ditujukan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan untuk mengambil. 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan bmd; slideshow 6292658 by cytheria-zenonSementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,. 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan. dalam pengelolaan barang milik daerah, dan terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan efisien. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik. 6. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan. Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerah Winarto Winartoap 2. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. 4 Oktober-Desember 2016; 3. pdf ] (14450) Tahun: 2016: Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan. Bahasa. Tahun. ganti rugi dan sanksi. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. Peraturan ini mengatur Tata cara penjualan barang milik daerah pada pengelola barang antara lain terkait Ruang lingkup dan objek penjualan, Tata cara penjualan, Laporan Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Permen PAN & RB No. Batang Tubuh Abstrak Lampiran. 2004. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Koordinator Bidang. Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 11. 35, BD. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu. 2. Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pejabat pengelola Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran,. Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah by ekamahmudi. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman. 2. KEBIJAKAN UMUM PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DR HARI NUR CAHYA MURNI, MSi DIREKTUR BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERMENDAGRI 19/2016 AMANAT 1 Pasal 59 Ayat (3) Pasal 90 Pasal 98 Menteri Dalam Negeri Usul untuk memperoleh Ayat (3) melakukan pembinaan Ayat (5. Subjek. Pelaporan Barang Milik Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat. 4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan 000. Pengguna barang dapat mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang yang sedikitnya memuat: [12] pertimbangan dan alasan penghapusan; dan. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. 108 Tahun 2016, Kepmendagri No. bab xiv, pasal 480-483, permendagri nomor 19 tahun 2016 tanggal 16-04-2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. barang milik daerah berupa rumah negara; dan o. Lokasi. Hibah adalah pengalihan. PP No. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan d. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. dan PP No. Membantu dalam Proses Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah . Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang. 47 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah ( BMD) Pasal 2 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), menyatakan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola . Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. kemendagri. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 100% 100% menganggap dokumen ini bermanfaat,. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar. huruf f PP No. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Lokasi. Barang Milik Daerah (BMD) meliputi: barang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBD; dan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008 Amela Erliana Christine Download Free PDF View PDF Lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 - PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Untuk menjawab permasalahan dalam kajian iniPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. peraturan pemerintah ri nomor 27 tahun 2014 tanggal 24-04-2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. 06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. E. Kementerian Keuangan . Barang; Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang. SULAWESI SELATAN NO. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. 260. 1 Pengertian Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. ABSTRAK PERATURAN. 17 Tahun 2007 terdiri dari beberapa tahap: Gambar : Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Berlangganan Pro. 201 7. 9. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;. Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang No. Pasal 3 Barang milik daerah meliputi: a. INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH . Peraturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Yuyus Yudistria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Bandung-Indonesia y. 29Ibid, Pasal 245 ayat (1), (2),. daerah yang berada dalam penguasaannya. Jenis. Paparan Kelembagaan Atas Pengelolan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri 19 Tahun 2016. id : 9 hlm. Berdasarkan Permendagri no. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, maka perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah;. 06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain perlu diganti serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permendagri No. Dasar hukum penyusunan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan. b) Permendagri No. 09 Tahun 2009. (10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 4. Berlaku. Permendagri no. 1 Tahun 2019. Menukar Barang Milik Daerah dengan Swasta’ (2017) 24 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 252, 232-254. 13 9 Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Tinjauan Hukum Terkait Pengaturan BUMD, hal 5 s. Recommended For You. Pemanfaatan; 7 Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengolaan Barang Milik Negara/Daerah. Bimtek Permendagri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. PP No 24 Th 2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintah 3. Berlaku. BARANG MILIK NEGARA – STANDAR KEBUTUHAN – STANDAR BARANG 2020 PERMENKEU RI NOMOR 172/PMK. 27 Tahun 2014, PMK No. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai. Other related courses. Beranda. Permendagri ini memberikan template dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah secara. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. bahwa berdasarkanpe rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau saranaPP No. 2006. 2023/NO. 17. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan. 17 2007 - Download as a PDF or view online for free. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara, pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk. Peraturan. b. Salah satunya melalui aplikasi e-BMD guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, maka perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah; ABSTRAK: bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD dan Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu menyusun mekanisme pemberian insentif pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau. 17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. pdf Untuk Nanti. Sampah yang dikelola berdasarkan Perda ini terdiri atas: a. 10. Arsip Berita. Artikel ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah (BMD) yang dimaksud oleh Permendagri Nomor 47. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Hanya saja dalam Permendagri ini belum. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Fatoni menyatakan, dalam rangka pengelolaan BMD, Kemendagri telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan. Fatoni menyatakan, dalam rangka pengelolaan BMD, Kemendagri telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang. 19 Tahun 2016. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan c. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada Presentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang tata cara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Download Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam. Materi muatan perubahan yang diatur dalam PP ini antara lain mengenai: 1) penambahan pihak yang dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas dengan cara tanpa melalui lelang, yaitu Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD; 2). PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. ABSTRAK PERATURAN. Kita mampu mengelola barang milik daerah ini secara baik. 1242). 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Buku ini disusun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku saat ini (Permendagri 27 Tahun 2014). 25, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 25. ac. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan. Pasal 3 Barang milik daerah meliputi: a. 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah. - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang. Semua Dokumen. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK. Tentang. Permendagri 47 Tahun 2021. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I. Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 47 Tahun 2021 Tanggal: 23 September 2021 Perihal TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH Permendagri 19 Tahun 2016 ditetapkan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 angka 11, PMK No. pdf - Google Drive. Kementerian Dalam Negeri saat ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Pedoman Teknis. 06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. untuk melaksanakan. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentangDownload Permendagri No. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. id – PERMENDAGRI Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. uran Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 7. Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. Penerapan PERMENDAGRI No 47 Tahun 2021 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan. 2. 1) Penetapan status pengguna barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, adalah:6) a) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan. 17, kemendagri. kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.